UNDANG-UNDANG MENGENAI KURIKULUM PENDIDIKAN

Pembahasan Kurikulum dalam UU RI No. 20 Th. 2003

Terdapat dalam BAB X mengenai “Kurikulum”

Pasal 36

(1)   Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

(2)   Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3)   Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a. Peningkatan iman dan takwa;

b. Peningkatan akhlak mulia;

c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. Tuntutan dunia kerja;

g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

h. Agama;

i. Dinamika perkembangan global; dan

j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4)   Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

(1)   Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a.    pendidikan agama;

b.   pendidikan kewarganegaraan;

c.    bahasa;

d.   matematika;

e.    ilmu pengetahuan alam;

f.    ilmu pengetahuan social;

g.   seni dan budaya;

h.   pendidikan jasmani dan olahraga;

i.     keterampilan/kejuruan; dan

j.     muatan lokal.

(2)   Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

a.    pendidikan agama;

b.   pendidikan kewarganegaraan; dan

c.    bahasa.

(3)   Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

(1)   Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.

(2)   Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervise dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

(3)   Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4)   Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.